Pentingnya Tradisi Kerja Sesuai SOP

Manado, kpu.go.id – Menutup kegiatan Evaluasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari mengingatkan seluruh jajaran dapat bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

“Yang paling penting mari kita tradisikan di organisasi kita ini untuk semua kegiatan bekerja berdasarkan SOP sehingga ketahuan siapa melakukan apa, bagaimana caranya, bagaimana durasi waktunya kemudian target akhir kerjanya,” tegas Hasyim di Manado, Kamis (10/9/2019).

Sebagai selimut KPU, Divisi Hukum juga diharapkan mampu untuk terus meningkatkan pengawasan internalnya. Salah satunya melalui mekanisme kontrol pejabat publik.

Sebelumnya, Komisoner KPU RI, Evi Novida Ginting mengingatkan kepada seluruh Komisioner dan Staf Divisi Hukum KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memerhatikan perbedaan regulasi antara pengelolaan dana kampanye di pilpres dengan pemilihan.

“Perbedaan pilpres dan pemilihan ada dalam batasan terhadap pengeluaran, kalau di pilpres ini kan pengeluaran dana kampanye tidak dibatasi tapi penerimaan yang dibatasi sedangkan pemilihan dibatasi pengeluarannya. Nah, pembatasan ini juga dimaksudkan agar tidak terlalu tinggi cost politik ini berkaitan bagaimana nanti yang dilakukan KPK,” terang Evi.

Evi juga meminta peserta evaluasi untuk menaruh perhatian pada mekanisme kerja helpdesk dana kampanye di mana bimbingan teknis berupa audio visual perlu diterapkan demi efektifitas peningkatan pemahaman petugasnya.

“Kita perlu mencari satu cara metode bagaimana kita membimbing mereka tidak perlu berulang. Maka kita perlu menggunakan pedoman audio visual yang kemudian bisa ditransfer ke mereka,” jelas Evi

Sementara itu, pada hari kedua kegiatan evaluasi dana kampanye ini juga, seluruh peserta diberikan pemahaman oleh sejumlah narasumber eksternal diantaranya Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).

Mewakili KPK, Aida Ratna Zulaiha menyampaikan data-data kebenaran pelaporan dana kampanye, ia menyampaikan sulitnya mendapatkan laporan yang akurat sehingga dirasa ada gap antara kepatuhan dan kebenaran pelaporan oleh peserta pemilu.

Sementara itu, Direktur IAPI Tarko Sunaryo menyampaikan bahwa gap adanya perbedaan data yang akurat tersebut terjadi karena aturan yang berlaku telah disetting sehingga kewenangan auditor terbatas.

“Sehingga kalau ekspektasinya laporan dana kampanye mancakup semua pembiayaan peserta pemilu tentu enggak mencapai sana, ini tentu yang harus kita cari jalan keluarnya sehingga harapan publik dalam rangka lebih transparan lebih jelas bisa diminimalisir,” papar Tarko.

Terkahir, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mewakili Netgrit menceritakan terkait antusiasme masyarakat dan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye pada pemilu 2019 lalu.

“Dengan pengaturan dana kampanye yang ada bagaimana aturan ini fair, semuanya terukur dan dipertanggungjawabkan ini catatan yang perlu jadi perhatian kita semua. konteks ini bagaimana caranya masuk ke dalam peraturan, apa yang harus ditekankan memang perlu kita pikirkan bersama,” pungkas Ferry. (Hupmas KPU RI Bil/foto Ieam/ed diR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *