Korelasi Partisipasi, Pemimpin dan Legitimasi Pemilu

 

Bandar Lampung, kpu.go.id – Partisipasi pemilih penting disiapkan sejak awal tahapan pemilu, untuk lingkungan kampus yang penuh kaum intelektual, partisipasi berkorelasi dengan menyiapkan calon pemimpin sekaligus memperkuat legitimasi pemilu.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik saat menjadi pembicara diskusi KPU Goes to Campus (KGTC) yang dikemas dalam acara “Ngobrol Bareng KPU Sambil Makan Durian” di halaman belakang Gedung Rektorat Universitas Negeri Lampung (Unila) Selasa (13/3/2018).

Menurut Evi, partisipasi bisa diawali dengan cara mengecek hak pilih baik secara online melalui laman KPU pada Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) maupun mendatangi kelurahan/desa ditempat tinggalnya masing-masing. Dengan sadar hak pilih sama saja belajar memahami pentingnya satu suara di pemilu nanti. “Melalui Sidalih kita bisa langsung mengecek nama kita terdaftar atau belum dengan NIK e-KTP, bahkan kita bisa mengetahui nama kita terdaftar di TPS mana untuk menggunakan hak suara kita,” tutur Evi dihadapan sekitar 300 mahasiswa Unila.

Apalagi di Pemilu 2019 yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, keserentakan harus disikapi dengan kesiapan pemahaman yang cukup. Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan bersamaan akan memunculkan lima surat suara di TPS. “Untuk itu, kita berharap virus dari acara KPU goes to campus ini bisa ditularkan ke keluarga, teman, dan orang terdekat kita untuk pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada,” jelas Evi.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan bahwa di daerahnya pada 2014 lalu juga sempat menggunakan empat surat suara yaitu pada saat untuk pemilu serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Meski begitu dia tetap berpesan agar masyarakat menyiapkan pengetahuan yang cukup pada pelaksanaan pemilu dengan lima surat suara.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Karomani menambahkan, pihaknya mendukung kegiatan sosialisasi KPU dan berharap bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kampus. Seperti pemilihan di Unila yang akan dilakukan berbasis IT. “Dengan kartu tanda kehadiran perkuliahan dan pemilihan di kampus, saya berharap ini bisa menjadi role model kampus di Indonesia,” ujar Karomani.

Karomani juga menyatakan kampus Unila harus bebas dari ajang politik, apabila ada kegiatan yang mengundang elit politik, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, agar tidak terjadi pelanggaran. Kampus Unila harus menjadi bagian yang tetap kritis dan non partisan.

Senada dengan Karomani, Dosen Hukum Tata Negara Unila Budiono juga menegaskan sudah menjadi tugas mahasiswa untuk menjadi penggerak, karena mahasiswa mash punya idealisme. Kalau mahasiswa tidak ikut koreksi dalam politik dan pemilu, maka apabila politik diserahkan kepada orang jahat, maka hasilnya juga tidak baik. (Arf/red. Foto Arf/Humas KPU/ed diR)

 

 

Sumber: http://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/5736/Korelasi-Partisipasi-Pemimpin-dan-Legitimasi-Pemilu/berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *